SIYASAH ALA PKS

Rasulullah Saw melakukan siyasah, “tawar menawar” kekuasaan atau posisi setelah memiliki kekuasaan atau posisi. Sebagaimana halnya perjanjian Hudaibiyah, ketika itu Islam dan Nabi Muhammad Saw sendiri sebagai penguasa di Madinah. Tawar menawar kekuasaan atau posisi tanpa memiliki kekuasaan, wilayah hukum dan pemerintahan akan termakan strategi lawan.

Ikhwanul  Muslimin berdiri pada tahun 1928, tokohnya adalah Hasan Al-Banna di Mesir. Di Indonesia Ikhwanul Muslimin berpecah menjadi dua kelompok, yaitu pertama, kelompok yang masih konsisten dengan sikap pendirinya, yakni tidak masuk sistem Sekuler, pemerintahan yang menolak Syari’at Islam. Kedua, kelompok yang menyimpang dari ijtihad para pendirinya, yaitu kelompok yang ikut serta kepada pemerintahan yang menolak syari’at islam, dengan alasan Siyasah. Sehingga dalam perjalanannya kelompok ini (baik yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif) tidak memiliki misi menegakkan Syari’at Islam secara kaffah, hanya cukup membentuk masyarakat yang islami, kendati hukum yang berlaku adalah hukum buatan manusia, seraya mengabaikan hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Qur’an. Kelompok ini bertansformasi dalam partai politik yaitu Partai Keadilan (PK), kemudian karena tidak masuk syarat Electoral Treshold (ET) berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebagai bahan Tausiyah bagi kelompok IM yang kedua ini, Allah telah memerintahkan umat Islam dalam membentuk masyarakat Islam agar berpaling dari orang-orang munafik (Qs an Nisa [4] : 63,81) dan orang-orang musyrik (Qs Al-An’am [6] : 68, 106, al-Hijr [15] : 94), al-Sajdah [32] :30), al-Najm [53] :29).Umat Islam dilarang mengikuti pemerintahan atau kepemimpinan orang-orang munafik dan kafir (Qs An Nisa [4] :144, Ali Imran [3] : 28, al-Maidah [5] : 51,57). Nabi Ibrahim sendiri telah memberi “uswah” agar berlepas diri atau tidak berkompromi dengan masyarakat atau pemerintahan yang menolak tegaknya Syari’at Islam (Qs al-Mumtahanah [60] : 4,6). Syari’at Islam hanya bisa ditegakkan dengan Dakwah dan Qital, bukan dengan kompromi atau bermusyawarah dengan orang-orang kafir.